Share It
Berita Unik & Terkini

Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan PMK
May 17, 2022

Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan PMK

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membentuk gugus tugas untuk menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak. Keputusan dibentuknya gugus tugas itu berlaku sejak 9 Mei 2022.

Seperti diketahui, wabah PMK yang kini telah menyebar ke 6 wilayah di Indonesia. Sebanyak enam wilayah tersebar di dua kabupaten di Aceh dan empat kabupaten di Jawa Timur.

Penetapan gugus tugas itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 405/KPTS/OT.050/M/05/2022 tentang Gugus Tugas (Task Force) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) berlaku sejak 9 Mei 2022.

Gugus tugas ini tersusun dari sejumlah anggota yang memiliki peran mulai sebagai pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana. Hal ini seperti tertera dalam poin satu Kepmentan tersebut, dikutip Kamis (12/5/2022).


Sumber foto: pexels.com

Pengarah Gugus Tugas diketuai oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dan Penanggungjawab diketuai oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah.

Sementara Pelaksana terdiri dari berbagai direktur dari Kementan, mulai dari bidang kesehatan hewan dan lingkungan, bidang ekonomi, dan bidang sosial dan budaya.

Dalam Kepmentan tersebut, masing-masing peran dari gugus tugas itu dirinci apa saja tugasnya. Rincian tugas ini terdapat pada poin kedua.

Untuk pengarah yang diketuai oleh Mentan sendiri, tugasnya memberikan arahan kepada penanggung jawab dan pelaksana dalam kegiatan penanganan penyakit mulut dan kuku dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Penanggung jawab, bertanggungjawab terhadap pelaksana seluruh kegiatan penanganan PMK dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya.
Sementara tugas pelaksana masing-masing bidang berbeda-beda. Untuk bidang kesehatan hewan dan lingkungan, pertama bertugas untuk menetapkan rencana operasional pengendalian dan penanggulangan PMK.

Kemudian, melakukan percepatan pengendalian dan penanggulangan PMK, menyiapkan darurat veteriner dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan PMK, mengerahkan sumber daya kesehatan hewan dalam pengendalian dan penanggulangan PMK.


Selanjutnya, memberikan edukasi dan informasi pengendalian dan penanggulangan PMK serta penanganannya, dan terakhir melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.

Untuk bidang ekonomi, melakukan mitigasi hambatan dalam perdagangan akibat wabah PMK, memberikan alternatif sumber pendapatan peternak yang terdampak wabah PMK, memfasilitasi sarana prasarana biosecurity untuk pemasaran dan pengolahan.

Lalu, memperkuat kewaspadaan unit usaha pengolahan hasil dan pemasaran untuk mengurangi dampak kerugian usaha.


Sumber foto: pexels.com

Sementara tugas pelaksana bidang sosial, budaya dan kehumasan, bertugas memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dampak PMK serta penanganannya, melakukan koordinasi dengan lembaga keagamaan terkait pelaksanaan pemotongan hewan qurban, dan melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memperingatkan ada bagian tertentu pada hewan terserang penyakit mulut dan kuku (PMK) yang pantang dikonsumsi. Bagian yang tidak boleh dikonsumsi itu adalah jeroan, mulut, bibir, lidah, dan kaki.
Kelimanya tidak bisa konsumsi karena kerap terpapar langsung oleh virus PMK.

"Yang tidak boleh hanya pada bagian-bagian tertentu yang terkena PMK. Misalnya organ-organ tertentu, misalnya kaki, ya, tentu saja harus diamputasi dulu. Jeroan enggak boleh, atau mulut, terkait dengan bibir, atau lidah, cuma itu yang memang tidak di rekomendasi, tapi yang lain masih bisa di rekomendasi," tutur dia, di Jakarta, Rabu (11/5/2022).

Selain dari lima bagian itu, menurutnya aman dikonsumsi asalkan tidak terkena virus.

Limpo berpesan agar masyarakat tidak perlu panik. Virus yang menjangkit hewan ini tidak menular ke manusia.

"Kepanikan itu tidak perlu terjadi. Seperti apa yang telah disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Kementerian Kesehatan, PMK ini tidak menular kepada manusia," tandasnya.